PADANG — Di bawah langit Padang yang beranjak senja, secercah asa mengalir dari Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 31 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Payakumbuh menorehkan nama mereka dalam daftar lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level I, akhir pekan lalu.

Capaian ini bukan sekadar angka statistik. Dengan tingkat kelulusan menembus 92 persen dari total 34 peserta, Pemko Payakumbuh tampak serius merajut ulang otot-otot birokrasinya agar lebih sigap, bersih, dan berintegritas.

Ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang berlangsung sejak Kamis (23/7/2026) hingga Jumat (24/7/2026) itu merupakan muara dari ikhtiar panjang. Sebelum berhadapan dengan soal-soal ujian, para peserta diwajibkan menuntaskan pelatihan mandiri melalui skema Massive Open Online Course (MOOC) yang dihelat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pintu ujian ini tak hanya terbuka bagi wajah-wajah baru, tetapi juga merangkul para ASN dari angkatan tahun sebelumnya yang sempat tertatih dan belum berhasil mengantongi sertifikat kompetensi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi, melihat torehan ini sebagai modal krusial. Bagi Dafrul, urusan pengadaan barang dan jasa bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif atau menghabiskan pos anggaran.

"Pengadaan barang/jasa bukan hanya soal prosedur, melainkan juga soal integritas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik," ujar Dafrul lewat sambungan telepon, Jumat. Di tangannya, sertifikasi ini dibayangkan sebagai perisai untuk menghindari praktik lancung, sekaligus pedal gas untuk mempercepat laju pembangunan di Payakumbuh.

Langkah pembenahan ini menegaskan arah kemudi Pemko Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta. Sektor pengadaan yang selama ini kerap menjadi titik rawan dalam birokrasi, perlahan disterilkan melalui penambahan amunisi sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikat.

Senada dengan atasannya, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Payakumbuh, Ance Alfiando, berharap suntikan tenaga bersertifikat ini mampu mengubah wajah layanan publik di kota szeba tersebut.

"Langkah ini sejalan dengan upaya Pemko Payakumbuh dalam mendorong setiap ASN untuk terus meningkatkan kompetensi teknis pemerintahan," ucap Ance.

Dengan tambahan 31 tenaga pengadaan tersertifikasi, Payakumbuh kini menatap tata kelola keuangan negara dengan optimisme baru—di mana transparansi bukan lagi slogan, melainkan napas keseharian birokrasi.