AGAM,  — Proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata. Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya untuk merangkul pemulihan secara komprehensif, termasuk memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang kerap menjadi kelompok paling rentan dalam situasi krisis.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi penting antara Pemkab Agam bersama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, dan Yayasan Pulih di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (10/8/2026).

Bupati Agam, Benni Warlis, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa daerah yang dipimpinnya kini masih berada di tengah fase pemulihan pascabencana. Sejumlah infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan memang telah menunjukkan progres perbaikan. Namun, tantangan besar masih membentang, mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap), penyediaan lahan relokasi, hingga pemulihan sektor pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

    "Sekarang kita berada dalam masa pemulihan. Ada masyarakat yang masih berada di huntara, ada yang sudah menerima DTH dan ada pula yang masih berada di kawasan terdampak bencana," ujar Benni.

Ia menyadari bahwa pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali beton dan jembatan. Kondisi sosial, psikologis, serta hak-hak dasar kelompok rentan harus mendapat porsi perhatian yang sama besar dari negara.

Dalam merajut kembali tatanan sosial masyarakat, Pemkab Agam mengandalkan modal sosial berupa nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu konsep yang diangkat adalah “Bangkik dari Surau”. Melalui falsafah ini, surau tidak hanya diposisikan sebagai tempat ibadah, melainkan bertransformasi menjadi ruang pendidikan, pembinaan karakter, dan pusat penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Pemulihan di Agam, kata Benni, juga mengoptimalkan peran tungku tigo sajarangan yang disandarkan pada filosofi tiga tali sapilin, yakni sinergi antara niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, serta diperkuat oleh peran bundo kanduang sebagai ibu penjaga ketahanan keluarga. Keterlibatan seluruh elemen ini diyakini mampu mempercepat pemulihan menyeluruh sekaligus membangun ketahanan sosial yang tangguh.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Agam dalam membuka ruang koordinasi penanganan pascabencana. Menurutnya, setiap musibah harus menjadi momentum pembelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam akselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi sosial (PPRT), Kemen PPPA menggandeng berbagai kementerian/lembaga serta mitra pembangunan strategis, salah satunya Yayasan Pulih.

"Dilihat dari timeline, September sampai akhir Desember harus tuntas dalam konteks PPRT," tegas Desy seraya berharap dukungan penuh Pemkab Agam agar program ini berdampak langsung bagi kelompok rentan.

Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF Iskandar, menambahkan bahwa pihaknya fokus pada pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang risikonya kerap meningkat dalam situasi darurat bencana maupun pascakonflik. Agam menjadi salah satu wilayah sasaran program setelah sebelumnya sukses mendampingi pemulihan psikososial korban bencana di Tapanuli Selatan.

Menutup pertemuan tersebut, Bupati Agam menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mewujudkan pemulihan yang inklusif, aman, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kabupaten Agam.